由下而上建立值得人民信賴的司法

Seorang Polisi Terpidana karena Memeriksa dan Memborgol Pekerja Migran. Ormas Mengimbau agar Kepolisian Menghentikan Penegakan Hukum Diskriminatif terhadap PMA

Pada 16 Agustus 2021, seorang pekerja migran perawat lansia di Sanchong, New Taipei City, tiba-tiba diperiksa oleh polisi ketika ia keluar untuk membuang sampah. Polisi memborgol dan membawanya ke kantor polisi. Setelah pemeriksaan dan tidak terbukti bersalah, polisi melepasnya di pinggir jalan dan memintanya untuk pulang sendiri ke rumah majikan. Kasus ini diungkap oleh anggota Serikat Pekerja Perawat Rumah Tangga Taoyuan, dan ia dibantu oleh pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum dalam mengajukan gugatan kasus pidana dan kasus perdata terhadap polisi tersebut. Kantor Kejaksaan Kota New Taipei menyelesaikan penyelidikan pada 7 Januari 2022, dan menuntut polisi tersebut dengan tuduhan menghalangi kebebasan. Setelah kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan Distrik New Taipei, polisi tersebut mengaku bersalah di pengadilan. Ia setuju untuk memberikan kompensasi dan menulis surat permohonan maaf saat mediasi di pengadilan.

Divisi Kriminal Pengadilan Distrik New Taipei menjatuhkan vonis pada 7 Juni 2022, menyatakan bahwa polisi melakukan pemeriksaan secara diskriminatif terhadap pekerja migran hanya berdasar pada dugaan subjektif pribadi dan menyalahgunakan kekuasaan untuk memborgol dan merampas kebebasan pekerja migran. Hal ini menyebabkan ia menderita baik secara fisik maupun mental.  Hal ini juga membuat masyarakat tidak percaya pada kekuasaan publik, adanya pegawai negeri sipil yang berpura-pura melaksanakan tugas namun dengan sengaja melakukan kejahatan merampas kebebasan orang lain. Namun, mengingat aparat kepolisian yang terlibat telah melakukan mediasi dan telah mendapatkan maaf dari pekerja migran tersebut, maka ia divonis ringan dengan hukuman penjara 4 bulan dengan masa percobaan 2 tahun (Nomor Kasus: Hukuman Pidana Nomor 362 Tahun 2022 Audit Jian Zi Pengadilan Distrik New Taipei)

Kasus ini adalah kasus pertama di Taiwan, di mana seorang pekerja migran menggugat polisi karena menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menghalangi kebebasan dan memenangkan perkara. Namun, ini bukan kasus pertama di mana polisi menyalahgunakan kekuasaan, memeriksa dengan tidak semestinya dan melanggar kebebasan pribadi para pekerja migran. Polisi dalam kasus ini juga mengakui bahwa pemeriksaan hari itu adalah “pemeriksaan yang tidak perlu”dan ia berjanji kedepannya dalam melaksanakan pemeriksaan akan lebih meningkatkan perlindungan terhadap hak pekerja migran. Namun, ini bukan hanya pemeriksaan tidak semestinya dan penegakan hukum yang berlebihan oleh seorang polisi, tetapi juga karena sektor kepolisian telah lama menerapkan kebijakan penyelidikan terhadap pekerja tanpa dokumen (pekerja kaburan) sebagai sebuah kinerja mereka.  Kebijakan investigasi diskriminatif yang struktural dari sektor kepolisian, adalah hal yang mendorong polisi untuk melakukan penyelidikan terhadap pekerja tanpa dokumen.

Meskipun data statistik telah lama menunjukkan bahwa tingkat kejahatan pekerja migran jauh lebih rendah dari pada warga Taiwan, kebijakan kepolisian masih menyamakan pekerja migran dan orang-orang keturunan Asia Tenggara dengan masalah keamanan. Penegakan hukum yang diskriminatif terhadap pekerja migran ini tidak hanya memperkuat diskriminasi masyarakat secara keseluruhan dan persepsi negatif tentang pekerja migran, tetapi juga membuat pekerja migran yang cenderung lemah dalam hal bahasa, sumber daya dan prosedur peradilan tidak memiliki cara untuk mencari bantuan saat mereka menghadapi pemeriksaan yang tidak semestinya. Mereka hanya bisa hidup di Taiwan dengan ketakutan dan penghinaan setiap hari. Aturan hukum dan hak asasi manusia yang dibanggakan oleh masyarakat Taiwan telah hilang!

Kasus ini merupakan tombak sejarah bagi perlindungan hak-hak pekerja migran di Taiwan. Kami memberikan apresiasi tinggi kepada hakim dan jaksa yang memvonis polisi karena telah melakukan pemeriksaan yang tidak semestinya dan mengekang kebebasan pribadi pekerja migran. Kami juga berterima kasih kepada media, perwakilan opini publik dan masyarakat umum atas perhatiannya terhadap kasus ini, sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja migran dapat terwujud. Namun, melihat sistem hukum dan kebijakan perlindungan hak asasi pekerja migran di Taiwan, masih banyak aspek yang dapat ditinjau dan diperbaiki. Organisasi-organisasi yang peduli dengan hak-hak pekerja migran dan hak asasi yudisial, dengan ini bergabung dan menyerukan:

  1. Badan Kepolisian Nasional dan Badan Imigrasi Nasional harus meninjau kebijakan pemeriksaan pekerja migran yang tidak semestinya, dan menghapus kebijakan pencarian/penangkapan yang diskriminatif:

    Badan Kepolisian Nasional masih menolak resolusi “Musyawarah Nasional Reformasi Peradilan 2018”, menolak membentuk “Komite Administrasi Proyek dan Manajemen Kinerja Polisi” dan hanya mengadakan rapat review pasca kejadian. Sementara tingkat legalisasi, rasionalisasi dan pengawasan terhadap kinerja polisi masih belum memadai. Terkait pemeriksaan terhadap pekerja migran yang tidak semestinya, Badan Kepolisian Nasional bersama Badan Imigrasi Nasional harus melakukan peninjauan dan penghapusan secara menyeluruh. Hapuskan kebijakan dan  proyek penghargaan kinerja untuk memeriksa/menangkap pekerja tanpa dokumen/kaburan, untuk menghindari diskriminasi dan perilaku penegakan hukum yang sewenang-wenang.

  2. Badan Imigrasi Nasional harus berinvestasi dalam sumber daya pendidikan hukum, memperkuat kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum, dan membantu pekerja migran menghadapi pemeriksaan yang sewenang-wenang:

    Pekerja migran secara acak diperiksa oleh polisi, hampir merupakan hal yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan mereka di Taiwan. Namun, sangat jarang terjadi pekerja migran yang diperiksa secara sewenang-wenang akhirnya bisa mendapatkan bantuan hukum yang efektif seperti kasus ini. Sangat sulit bagi pekerja migran untuk mempertahankan bukti, mencari bantuan pengacara, dan bantuan hukum dikarenakan kendala bahasa dan kurangnya pemahaman tentang hukum. Sebagai otoritas yang berwenang terhadap pekerja migran di Taiwan, seharusnya bisa memperkuat dan mempromosikan pendidikan hukum, membantu pekerja migran mendapatkan bantuan LBH dan memberikan bantuan hukum. Dengan demikian, kita bisa benar-benar melindungi  hak-hak litigasi dan legalitas hak asasi pekerja migran, sebagaimana yang tertulis dalam Konstitusi dan dua konvensi.
     

Organisasi yang membuat pernyataan sikap:

Domestic Caretakers Union Taoyuan 桃園市家庭看護工職業工會
Judicial Reform Foundation 財團法人司法改革基金會
Organization for Migrant Fishers' Rights 外籍漁工人權組織
Taiwan Association for Human Rights 台灣人權促進會
Yilan Migrant Fishermen Union 宜蘭縣漁工職業工會
Serve the People Association 桃園市群眾服務協會
Listener-Migrants' Legal and Community Health Platform 聽你說—移民工法律暨公共衛生諮詢平台
Khuôn viên văn hoá Việt Nam 越在嘉文化棧
1095 Culture Studio 1095文史工作室

Migrant Empowerment Network in Taiwan 台灣移工聯盟MENT
members:
– Stella Maris 海星國際移工服務中心
– PCT. Peace Foundation Labor and Migrant Workers Concern Centre, LCC 平安基金會所屬勞工關懷中心
– Hsinchu Migrants and Immigrants Service Center, HMISC 天主教會新竹教區移民移工服務中心
– Hope Workers Center, HWC 天主教希望職工中心
– Caritas Taiwan 天主教台灣明愛會
– Taiwan International Workers Association, TIWA 台灣國際勞工協會

Juridical Association for the development of Women's Right in Pingtung, JADWRP 屏東縣好好婦女權益發展協會
Vietnamese Migrant Workers and Immigrants Office, VMWIO 天主教新竹教區越南移工移民辦公室
National Domestic Workers' Union 全國家戶勞動產業工會
Ganas Community 印尼勞工團結組織
Migrante Taiwan 移工國際台灣分會